Sesuai dengan judul artikel ini, seperti inilah kondisi pemerintahan kita saat ini. Yang hanya memikirkan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Apa yang mau dibenahi jika mayoritas para wakil rakyat dan pemerintah yang asik menikmati uang rakyat namun tak memperdulikan nasib rakyatnya. Contoh yang sederhana dan terbaru,
JAKARTA - Rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta yang akan menaikan pajak 10 persen pada awal tahun 2011 bagi Warung Tegal mendapat penolakan dari elemen warga Tegal di Jakarta.
"Kami mempertanyakan rencana Pemda DKI mengenakan pajak 10% terhadap warung Tegal, pada awal tahun 2011, hal ini merupakan cara-cara mematikan usaha kecil informal," kata Muhammad Jumadi, Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa dan Masyarakat Tegal (FORKOMMAT) Se-Indonesia dalam pesan singkatnya, Jakarta, Kamis (2/11/2010).
"Kami mempertanyakan rencana Pemda DKI mengenakan pajak 10% terhadap warung Tegal, pada awal tahun 2011, hal ini merupakan cara-cara mematikan usaha kecil informal," kata Muhammad Jumadi, Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa dan Masyarakat Tegal (FORKOMMAT) Se-Indonesia dalam pesan singkatnya, Jakarta, Kamis (2/11/2010).
Ya diatas adalah potongan artikel yg bersumber pada http://okezone.com . Kemudian apakah hal ini bersifat relevan bagi rakyat kecil yang kondisi perekonomiannya sudah sangat sulit ini? Warteg merupakan tempat yang nyaman bagi kantong – kantong rakyat kecil, selain harga yang terjangkau juga pilihan menu yang beragam.
Benar saat ini banyak orang menyimpulkan, hukum di Indonesia saat ini sesuai dengan KUHP (Kalau Uang Habis Perkara), mungkin itu benar karena terbukti seorang mafia pajak seperti Gayus Tambunan aktor dibalik terbongkarnya kasus suap pajak dapat berkeliaran sesuka hati walaupun dengan status tahanan di rutan Brimob, Kelapa Dua, Depok. Dengan uang segala hal dapat berubah, ratusan juta telah dikeluarkan oleh Gayus untuk dapat keluar masuk penjara dan itu adalah uang hasil korupsi yang seharusnya menjadi hak rakyat.
Jika pemerintah beralibi pajak dan hasil negara akan dikembalikan untuk fasilitas dan segala keperluan rakyat, lalu apa bukti kongkrit dari hal tersebut? Jutaan masyarakat Indonesia masih berada dibawah garis kemiskinan. Masihkah rakyat harus percaya dengansegala ucapan manis pemerintah? Mana kerja wakil rakyat yang seharusnya mengontrol kinerja rakyat?
